JEMBER | Jurnalperistiwa.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur kembali menyiapkan aksi unjuk rasa. Dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026), MAKI Jatim disebut akan menggunakan truk trailer 40 feet sebagai sarana mobil komando.
Aksi tersebut tidak hanya menyasar Kantor Bupati Jember atau Pendopo Kabupaten Jember, tetapi juga dipastikan mengarah ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember-Lumajang menjadi salah satu titik penting dalam aksi tersebut. Isu yang akan dibawa berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023.
Menurut Heru, dugaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada sekolah jenjang SMA/SMK di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.
«“Kami akan mempertanyakan tata kelola anggaran BPOPP APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 pada wilayah Cabdin Jember dan Lumajang. Ini menjadi salah satu fokus dalam aksi kami,” ujar Heru MAKI.»
Soroti Dugaan Perjalanan Kepala Sekolah ke Jepang
Selain persoalan BPOPP, MAKI Jatim juga berencana mempertanyakan dugaan perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang yang menurut informasi yang dihimpun MAKI menggunakan dana pribadi sekitar Rp35 juta lebih per kepala sekolah.
MAKI mempertanyakan tujuan serta urgensi perjalanan tersebut, terutama apabila kegiatan tersebut tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan peningkatan kualitas pendidikan maupun kepentingan sekolah.
Heru menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
«“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang muncul semangat untuk mencari kembali biaya perjalanan tersebut dengan cara-cara yang justru berpotensi mengarah pada perilaku koruptif,” tegas Heru.»
Meski demikian, tudingan tersebut merupakan pernyataan dan dugaan dari MAKI yang masih perlu diklarifikasi serta dibuktikan melalui data dan pemeriksaan pihak berwenang.
Disebut sebagai Aksi Pembuka di Jawa Timur
MAKI Jatim menyebut aksi di wilayah Jember-Lumajang sebagai seri pertama dari rangkaian pengawasan terhadap dugaan persoalan tata kelola BPOPP di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan di Jawa Timur.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengklaim telah mengumpulkan sejumlah data yang menurut mereka menjadi dasar untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
Heru menyebut pihaknya menduga persoalan tata kelola BPOPP tersebut bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi berpotensi memiliki pola yang lebih luas dan sistematis.
«“Secara detail konstruksi masalah dugaan mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 masih kami simpan. Kami akan mengungkapnya bersamaan dengan langkah hukum yang sedang dipersiapkan,” ungkapnya.»
MAKI Siapkan Langkah Hukum
Selain melakukan aksi demonstrasi, MAKI Jatim melalui bidang hukumnya juga berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Heru mengatakan, langkah tersebut dapat diarahkan kepada pihak-pihak yang nantinya berdasarkan hasil pendalaman dan bukti yang dimiliki diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan pengelolaan anggaran BPOPP, termasuk pihak sekolah maupun oknum pada instansi terkait.
MAKI Jatim mengklaim akan terus melakukan investigasi dan mengembangkan data sebelum mengambil langkah hukum.
«“Kami tidak hanya berhenti pada aksi. Jika nantinya data dan bukti telah memenuhi unsur, Bidang Hukum MAKI Jatim akan mengambil langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum,” katanya.»
Aksi pada Kantor Cabdin Jember-Lumajang sekaligus disebut sebagai awal dari rencana MAKI Jatim melakukan aksi serupa di sejumlah Kantor Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur.
MAKI menegaskan, seluruh dugaan tersebut akan diuji melalui data, klarifikasi pihak terkait, serta proses hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.
Hingga berita ini ditulis, pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang maupun pihak sekolah yang disebut dalam pernyataan MAKI Jatim belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait tudingan tersebut
(Opick)
Editor : wartawan
