Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 H di Surabaya Kisruh, MAKI Jatim Desak Kabiro Kesra Dicopot

Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Surabaya | Jurnalperistiwa.id – Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim pada Selasa (16/6/2026) menuai sorotan tajam. Kegiatan yang diharapkan menjadi ajang kebersamaan masyarakat justru berakhir dengan suasana kisruh dan kekecewaan ribuan peserta.

Sejak pukul 04.00 WIB, kawasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya yang menjadi pusat kegiatan telah dipadati peserta dari berbagai daerah. Tidak hanya warga Surabaya, peserta juga datang dari sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur untuk mengikuti jalan sehat yang menawarkan berbagai hadiah menarik.

Dalam flyer resmi yang telah disebarluaskan panitia sebelumnya disebutkan bahwa kupon undian akan dibagikan di tengah perjalanan rute jalan sehat. Hadiah yang disiapkan pun terbilang menggiurkan, mulai dari paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung hingga puluhan hadiah doorprize lainnya.

Namun di lapangan, harapan ribuan peserta berubah menjadi kekecewaan. Saat pembagian kupon berlangsung, banyak peserta mengaku tidak memperoleh kupon sebagaimana dijanjikan panitia. Kondisi tersebut memicu keresahan dan kemarahan peserta yang merasa telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan namun tidak mendapatkan hak yang sama.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah peserta mempertanyakan transparansi pembagian kupon. Di media sosial, berbagai video yang memperlihatkan suasana chaos dan kericuhan pun viral. Dalam rekaman tersebut tampak massa meluapkan kekecewaan dengan merangsek menuju area panggung utama dan membubarkan proses pengumpulan kupon undian.

Sejumlah peserta menduga jumlah kupon yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang hadir. Bahkan muncul dugaan bahwa hanya sebagian kecil kupon yang disalurkan kepada masyarakat, sementara sisanya tidak diketahui keberadaannya.

Peristiwa tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme distribusi kupon yang dinilai tidak transparan serta tidak profesional dalam pelaksanaannya.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Secepatnya pihak Inspektorat Jawa Timur harus melakukan kajian, evaluasi, serta telaah terhadap panitia jalan sehat yang notabene berasal dari Biro Kesra Pemprov Jatim. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi memalukan ini harus diungkap secara terang-benderang," tegas Heru.

Menurutnya, kisruh yang terjadi telah mencoreng citra pelayanan publik dan menunjukkan lemahnya manajemen pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.

MAKI Jatim bahkan mendesak agar Kabiro Kesra Pemprov Jatim dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak profesional.

"Pencopotan Kabiro Kesra Jatim adalah harga mati. Ini bentuk tanggung jawab atas kegagalan penyelenggaraan kegiatan yang sangat memalukan dan menimbulkan kekecewaan besar di tengah masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, MAKI Jatim juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Biro Kesra Pemprov Jatim guna meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan kegiatan Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 H tersebut.

Heru menegaskan bahwa seluruh proses harus dibuka secara transparan kepada publik, termasuk jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi kupon maupun pelaksanaan undian hadiah.

"Semua harus terungkap. Jika memang ada oknum-oknum yang diduga sengaja bermain untuk kepentingan tertentu, maka harus diungkap secara detail, terbuka, dan transparan kepada masyarakat," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesra Pemprov Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan peserta maupun tudingan yang berkembang pasca-kisruh Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 H tersebut.

(Red)

Editor : Redaksi