Tulungagung | Jurnalperistiwa.id -Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 April 2026 kembali mengguncang publik. Peristiwa ini mempertegas bahwa praktik korupsi di kalangan kepala daerah, khususnya di Jawa Timur, masih jauh dari kata mereda.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan kritik keras atas kejadian tersebut. Ia menilai bahwa OTT ini bukan sekadar kasus individu, melainkan cerminan dari kegagalan sistem yang terus berulang.
“Ini bukan lagi sekadar kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Setiap tahun selalu ada kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. Ini bukti nyata bahwa korupsi belum benar-benar ditekan,” tegas Heru.
Menurutnya, berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan selama ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan, ia melihat adanya kecenderungan praktik korupsi semakin berani karena masih terbukanya celah dalam sistem pengawasan.
“Kalau efek jera itu benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya ada yang salah, baik dari sistem pengawasan maupun komitmen moral para pejabatnya,” ujarnya.
Heru juga menyoroti pola korupsi yang kerap terjadi di tingkat pemerintahan daerah, yang umumnya berkaitan dengan perizinan, proyek pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.
“Biasanya pola yang terjadi itu tidak jauh dari jual beli jabatan, proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang dengan aktor yang berbeda,” katanya.
Ia pun mendesak agar KPK tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku utama saja, melainkan juga membongkar jaringan yang terlibat secara menyeluruh.
“KPK harus berani bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa saja yang terlibat, baik di birokrasi maupun pihak swasta, harus diseret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru mengingatkan bahwa tanpa pembenahan sistem yang menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi semua kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.
Saat ini, kasus OTT terhadap Bupati Tulungagung masih dalam tahap pengembangan oleh KPK. Publik pun menanti langkah tegas lembaga antirasuah tersebut dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.(Red)
Narasumber : Maki Jatim
Editor : Redaksi
