Pasuruan | Jurnalperistiwa.id - Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal Syawal 2026 yang digelar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur di Vila Sabar PTPN Prigen, Pasuruan. Acara tahunan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadhan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat peran media sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran MAKI Jatim bersama anggota Pokja Joko Dolog yang secara resmi diluncurkan sebagai kekuatan baru dalam ekosistem pengawasan publik. Dalam forum tersebut, Pokja Joko Dolog diproyeksikan menjadi “TOA” atau corong utama informasi pemerintahan yang tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengawal dan menguji kebijakan publik.
Aktivis MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa peran Pokja Joko Dolog ke depan harus lebih dari sekadar penyampai informasi. Ia menekankan pentingnya fungsi kontrol yang kuat dan independen.
“Kami berharap Pokja Joko Dolog ke depan bisa menjadi TOA dalam pemberitaan pemerintahan Jawa Timur. Bukan sekadar menyuarakan, tapi juga mengontrol. Informasi yang keluar harus jelas, tegas, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Heru.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat bukan kekurangan informasi, melainkan kekurangan kejelasan. Karena itu, kehadiran media independen menjadi sangat krusial untuk menjaga kualitas informasi yang beredar di publik.
“Hari ini publik tidak kekurangan informasi, tapi kekurangan kejelasan. Di sinilah peran media—bukan jadi corong sepihak, tapi menjadi penyeimbang yang berani mengoreksi,” tambahnya.
Heru juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur agar tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik dari media justru menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami ingatkan, jangan anti kritik. Media yang kuat justru membantu pemerintah tetap berada di jalur yang benar. Kalau ada yang alergi dikritik, patut dipertanyakan ada apa di balik itu,” tegasnya lugas.
Ia menambahkan, kehadiran Pokja Joko Dolog diharapkan mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah hingga tingkat kabupaten dan kota. Sinergi antara pemerintah yang bekerja dan media yang mengawasi dinilai sebagai kunci lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Gerakan ini, lanjut Heru, bukan sekadar wacana. Aktivitas penguatan jaringan media dan pengawasan publik telah mulai tumbuh di berbagai daerah, termasuk Jember dan sejumlah wilayah lainnya di Jawa Timur.
“Pergerakan ini sudah nyata. Di daerah-daerah sudah mulai bergerak. Ini tanda bahwa masyarakat membutuhkan wadah yang berani menyuarakan kebenaran dan tidak tunduk pada kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyoroti potensi penyimpangan kebijakan yang bisa terjadi jika fungsi kontrol media melemah. Ia menegaskan pentingnya disiplin verifikasi dalam setiap pemberitaan agar gerakan tetap kredibel dan tidak menjadi alat kepentingan tertentu.
“Kita tidak ingin bergerak liar. Semua informasi harus dicek, dikaji, dan dibahas bersama. Kita bangun kredibilitas, bukan sensasi,” jelasnya.
Selain sesi diskusi dan konsolidasi, kegiatan Halal Bihalal ini juga diisi dengan hiburan berupa permainan interaktif bagi tamu undangan dan pengurus, serta pembagian doorprize sebagai simbol kebersamaan.
Acara ini menjadi titik awal penguatan sinergi antara MAKI Jatim dan Pokja Joko Dolog dalam membangun jaringan media yang solid, independen, dan berintegritas. Ke depan, MAKI Jatim berkomitmen memperluas jaringan melalui rekrutmen dari kalangan media guna memperkuat pengaruh gerakan di tingkat regional.
“Ini momentum kebangkitan. Kita satukan langkah, perkuat jaringan, dan hadir sebagai kekuatan media yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Media harus jadi penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan,” pungkas Heru.
Editor : Redaksi
