Surabaya, — jurnalperistiwa.id, Jawa Timur menyatakan tekadnya untuk menjadi daerah percontohan dalam penggunaan beras fortifikasi guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa langkah strategis ini membutuhkan kepastian regulasi dari pemerintah pusat agar berjalan aman secara hukum.(9/8/2025)
Keseriusan ini diungkapkan Khofifah saat bertemu tim World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Jumat (8/8/2025) malam. Ia menilai, revisi kebijakan nasional sangat penting demi kelancaran pelaksanaan dan menghindari potensi sengketa aturan di kemudian hari.
“Begitu aturan sudah mantap, Jawa Timur siap menjadi pelaksana pertama sekaligus role model beras fortifikasi di Indonesia,” tegasnya.
Khofifah menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang ideal untuk mengeluarkan regulasi resmi. Pemprov Jatim sendiri mengklaim telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup untuk menggerakkan program MBG berbasis beras fortifikasi.
Selain itu, Khofifah juga mendorong WFP untuk memaparkan hasil penelitian, kandungan gizi, dan manfaat beras fortifikasi kepada kementerian terkait di tingkat pusat. Ia mencontohkan India sebagai negara yang berhasil menekan angka stunting berkat penerapan program serupa.
Di sisi lain, Saskia de Pee, Senior Advisor WFP, menegaskan bahwa produksi beras fortifikasi secara masif akan menurunkan harga jual sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, investasi ini tak hanya berdampak pada pendidikan, tapi juga kesehatan generasi mendatang.
“Beras fortifikasi adalah investasi gizi jangka panjang untuk masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Dengan kesiapan logistik dan dukungan anggaran di daerah, Jawa Timur tinggal menunggu sinyal hijau dari pusat untuk resmi memulai langkah sebagai pionir penerapan beras fortifikasi di Indonesia.(nns)
Editor : Redaksi
