Surabaya – JurnalPeristiwa.id,
Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur menegaskan stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal nasional tetap terjaga melalui kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d. 30 September 2025, yang digelar di Surabaya dan secara daring melalui Microsoft Teams pada Senin (20/10/2025).
Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, ini dihadiri oleh perwakilan unit-unit Kementerian Keuangan serta para Local Expert ALCo (Asset and Liability Committee) Regional Jawa Timur.
Hingga akhir September 2025, kinerja APBN di Jawa Timur mencatat hasil menggembirakan. Pendapatan negara mencapai Rp178,56 triliun (63,15ri target), dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan Rp171,86 triliun (61,97%). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi Rp6,69 triliun (123,11%), melampaui target yang ditetapkan.
Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp92,09 triliun (72,97%), terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga Rp28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp63,45 triliun. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat belanja publik demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dari sektor perpajakan, penerimaan pajak netto di Jawa Timur mencapai Rp71,32 triliun, dengan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar, yakni Rp47,37 triliun (56,2%).
Sementara itu, Bea dan Cukai mencatat pertumbuhan positif dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55%), didorong oleh peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring naiknya harga CPO di pasar global.
Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, yang mencatat realisasi lelang Rp4,19 triliun (76,91%) serta PNBP lelang Rp132,94 miliar (106,46%). Hal ini menjadi bukti efektivitas pengelolaan aset negara yang semakin profesional dan transparan.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga akhir September 2025 menunjukkan tren positif dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur produktif.
Komponen belanja terbesar tercatat pada:
Belanja pegawai: Rp18,73 triliun (77,53%)
Belanja barang: Rp7,40 triliun (52,77%)
Belanja modal: Rp2,41 triliun (42,27%)
Bantuan sosial: Rp99,66 miliar (71,79%)
Baca juga: BUPATI DPD LSM LIRA TEGASKAN “LSM LIRA DI LAMONGAN HANYA ADA SATU”
“Komposisi belanja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur, memperkuat layanan publik, dan mempercepat pembangunan infrastruktur produktif yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelas Dudung Rudi Hendratna.
Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp612,78 miliar (58,98%) dari pagu Rp1,04 triliun, difokuskan untuk pelayanan kesehatan, program JKN, serta pembangunan keluarga dan kependudukan.
Di sektor pendidikan, realisasi mencapai Rp7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp12,82 triliun, dengan fokus peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Dua program nasional unggulan turut memperlihatkan kinerja cemerlang di Jawa Timur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ketiga nasional. Program ini telah menjangkau 4,16 juta penerima manfaat (47%) dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di 38 kabupaten/kota.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di posisi kedua nasional dengan 7,97 juta pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta peserta hadir (17,92%), dengan realisasi anggaran Rp7,17 miliar hingga September 2025.
Dalam penutupan konferensi, Dudung Rudi Hendratna menegaskan pentingnya sinergi antarunit Kementerian Keuangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang solid dan optimalisasi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan Regional Jawa Timur berkomitmen memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat — menjaga ekonomi tetap terkendali dan fiskal tetap terjaga.
Editor : Redaksi