Surabaya — jurnalperistiwa.id,Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Jawa Timur menjadi perhatian serius Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jatim seharusnya lebih fokus menangani persoalan krusial tersebut daripada mengurusi regulasi terkait sound system hiburan rakyat atau sound horeg.28 Juli 2025
Menurut Ubaidillah, hingga saat ini belum ada satu pun desa di Jawa Timur yang dinyatakan bebas dari narkoba. Hal ini diperkuat oleh data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Jatim yang menunjukkan bahwa sekitar 75 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur adalah pelaku penyalahgunaan narkotika.
> "Ini sangat mengkhawatirkan. Narkoba sudah masuk ke semua lapisan masyarakat dan wilayah. Masa depan generasi muda di Jatim dipertaruhkan. Pemprov jangan justru sibuk mengatur sound horeg yang bukan hal mendesak," tegas Ubaidillah, Senin (28/7).
Politisi PKB itu menilai bahwa peran Pemprov seharusnya diarahkan pada penguatan program pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi Pemprov dengan BNN, Polda, serta pemerintah desa agar muncul kebijakan yang nyata dan menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, Ubaidillah menyayangkan perhatian Pemprov Jatim terhadap pengaturan sound horeg yang dinilainya tidak urgen. Ia menilai bahwa urusan tersebut lebih tepat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota serta aparat kepolisian.
Baca juga: Aliansi Wartawan Surabaya Gelar Lomba Mewarnai Bertema 'Ayah Bunda Kebanggaanku
> "Pemprov itu harusnya fokus ke hal besar. Sound horeg itu hiburan rakyat, pengaturannya cukup di pemda atau oleh polisi jika ada gangguan masyarakat. Tidak perlu sampai dibikin aturan di tingkat provinsi," ujarnya.
Ubaidillah juga menyoroti berbagai persoalan lain di Jawa Timur yang menurutnya lebih layak menjadi prioritas, seperti infrastruktur jalan provinsi yang masih banyak rusak, tingkat pengangguran yang tinggi, serta angka kemiskinan yang belum tertangani secara optimal.
Baca juga: Malam Surabaya Lebih Aman: Kapolrestabes Pimpin Patroli Skala Besar Tiga Pilar
> "Daripada membuat regulasi soal speaker, lebih baik benahi jalan, turunkan pengangguran, dan tekan kemiskinan. Itu baru kerja nyata," katanya.
Sebagai penutup, Ubaidillah mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus berdasarkan skala prioritas yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia berharap Pemprov Jatim tidak terjebak pada isu-isu teknis yang seharusnya menjadi domain pemerintah daerah tingkat bawah.(ninis)
Editor : Redaksi