Surabaya,-jurnalperisriwa.id, Balai RW 5 Kalibokor Kencana, Kecamatan Gubeng, tampak penuh sesak. Puluhan warga berbaur dengan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Mereka datang bukan sekadar menghadiri reses, tetapi membawa segudang catatan masalah yang sudah lama dirasakan.rabu (10/09/2025)
Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, H. Budi Leksono, SH, menggelar reses Sidang Ke-2 Masa Persidangan Ke-1 Tahun Anggaran 2025. Acara dibuka dengan doa bersama dan selawat Nabi yang dipimpin H. Muhammad Jupri, SH, menguatkan suasana religius sekaligus menyambut gema Maulid yang tengah berlangsung di kampung-kampung sekitar.
Dalam pengantarnya, Budi Leksono mengingatkan bahwa reses bukan masa istirahat anggota dewan. “Saya lebih suka mendengar. Karena dari warga lah kami tahu masalah sebenarnya. Aspirasi yang masuk akan kami kawal dalam pembahasan APBD,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya peran pengurus RT/RW dan partai dalam pendataan program pemerintah seperti Indonesia Pintar dan bantuan UMKM agar tepat sasaran.
Begitu sesi dialog dibuka, warga langsung mengungkapkan persoalan yang dirasakan: lampu penerangan jalan (PJU) mati, perbaikan paving dan saluran yang tak kunjung datang, keterlambatan bantuan kelurahan, hingga status tanah di sepanjang rel kereta api Kalibokor Kencana yang tak jelas kepemilikannya. Ada pula permintaan sederhana seperti kursi untuk karang taruna yang sudah diajukan enam bulan namun belum terealisasi.
Di titik lain seperti RW 5 Pucang Sewu, aspirasi serupa juga mengemuka. Status lahan berbatasan dengan rel, keinginan kepastian hak tinggal bagi warga yang sudah turun-temurun bermukim, sampai soal bantuan renovasi fasilitas umum. “Masalah ini klasik hampir di seluruh Surabaya,” kata Budi.
Budi Leksono merespons dengan meminta data lengkap, titik lokasi, dan foto kondisi lapangan agar lebih mudah ditindaklanjuti. Ia menjelaskan banyak usulan terhambat karena status lahan yang masih tercatat sebagai aset PT KAI atau tanah negara, sehingga perlu koordinasi lintas instansi. “Kami bukan pihak yang memutuskan, tapi kami siap mengawal usulan warga . Untuk yang kecil-kecil insya Allah bisa kita dorong lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi aktif dari pengurus RW. “Sering kali usulan terselip atau tidak masuk skala prioritas karena koordinasi yang lemah. Kelurahan dan kecamatan harus proaktif mendata, RW juga jangan pasif,” ujarnya.
Budi memahami keresahan warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lahan dekat rel kereta api namun belum memiliki kepastian status. “Warga ingin merdeka secara administrasi dan merasa aman. Ini tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan aturan jelas,” katanya.
Ketua Fraksi ini menegaskan resesnya selalu digelar bergilir agar semua kecamatan di dapilnya mendapat perhatian. Ia berharap forum ini bukan hanya ajang keluhan, tetapi juga memperkuat solidaritas warga dalam menjaga lingkungan dan tertib aturan.
“Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Warga juga harus kompak. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan solusi bagi masalah kita bersama,” tutupnya.
Acara diakhiri dengan doa bersama dan pencatatan aspirasi oleh tim H. Budi Leksono untuk dibawa ke forum pembahasan DPRD Kota Surabaya.
Editor : Redaksi
