Jakarta- jurnalperistiwa.id Demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu menyisakan luka mendalam bagi bangsa ini. Puluhan korban jiwa, baik dari masyarakat maupun aparat, menambah daftar panjang tragedi demokrasi yang mestinya tidak perlu terjadi bila kanal aspirasi rakyat berjalan sebagaimana mestinya.
Tragedi ini menyingkap kenyataan pahit: ada jurang lebar antara rakyat dan para wakil yang semestinya menyuarakan kepentingan mereka. Parlemen—yang dalam teori demokrasi disebut “rumah rakyat”—justru sering dipersepsikan sebagai benteng kepentingan elite. Maka tidak heran, rakyat memilih turun ke jalan dan menciptakan apa yang disebut sebagai parlemen jalanan.(4/9/2025)
Krisis Kepercayaan terhadap Parlemen
Kekecewaan publik bukanlah tanpa dasar. Dari dugaan penyalahgunaan anggaran DPR, privilese berlebihan bagi anggota dewan, hingga sikap partai politik yang abai pada penderitaan rakyat, semuanya menumpuk menjadi bara ketidakpercayaan.
Rakyat tidak lagi sekadar menuntut janji-janji politik, melainkan transparansi dan akuntabilitas nyata. Tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, penghapusan hak-hak istimewa DPR, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga perwakilan hanyalah sebagian dari keresahan yang muncul.
Aparat dan Rakyat dalam Dilema
Ironi terbesar dari kerusuhan ini adalah pertemuan rakyat melawan rakyat. Aparat yang menjadi korban adalah anak bangsa yang juga berasal dari keluarga sederhana. Sopir ojek online yang tewas tertindas kendaraan taktis adalah potret nyata rakyat kecil yang justru menjadi tumbal.
Pertanyaan besar pun muncul: mengapa konflik sosial di negeri ini selalu berakhir dengan korban di tingkat bawah, sementara elite politik yang menjadi pemicu seringkali lolos dari tanggung jawab?
Fenomena Politik Keruh: “Ikan Lele” Demokrasi
Kondisi krisis seperti ini ternyata menjadi lahan subur bagi sebagian politisi yang justru menikmati “air keruh”. Alih-alih mencari solusi, mereka tampil sebagai pengail di tengah kekacauan, memperkeruh suasana demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kehadiran elite politik dalam demonstrasi dengan tujuan mencari panggung politik hanya mempertegas adanya fenomena “politisi ikan lele”: mereka yang semakin kuat justru ketika keadaan bangsa semakin kacau.
Menuju Jalan Reformasi Baru
Meski tuntutan rakyat terurai panjang—dari isu reformasi parlemen, kepolisian, TNI, hingga ekonomi—benang merahnya tetap sama: perbaikan sistemik. Ada beberapa langkah fundamental yang bisa ditempuh:
Reformasi Parlemen – transparansi anggaran, penghapusan hak istimewa, KPI yang jelas, serta mekanisme evaluasi publik terhadap anggota DPR.
Reformasi Partai Politik – pembatasan biaya politik, laporan keuangan terbuka, dan kaderisasi berbasis integritas, bukan sekadar popularitas.
Penegakan Hukum yang Tegas – percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemberdayaan kembali KPK yang independen.
Profesionalisasi Aparat – Polri dan TNI harus kembali pada fungsi utamanya: menjaga keamanan rakyat dengan humanis, bukan alat represi politik.
Dialog Sosial yang Terbuka – membuka ruang komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, serikat buruh, dan masyarakat sipil agar aspirasi tidak lagi “tersumbat”.
Penutup: Harapan di Tengah Luka
Tragedi akhir Agustus seharusnya menjadi alarm keras bagi bangsa ini. Bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada ritual lima tahunan bernama pemilu, melainkan harus hidup setiap hari melalui lembaga perwakilan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Aspirasi rakyat tidak boleh lagi diabaikan hingga mereka harus membayar dengan darah di jalanan. Bila parlemen dan partai politik terus gagal menjalankan fungsinya, maka bangsa ini akan terus hidup dalam siklus “krisis dan kerusuhan”.
Kini saatnya para wakil rakyat membuktikan: apakah mereka masih layak disebut penyambung lidah rakyat, atau sekadar “ikan lele politik” yang hanya mencari makan di air keruh? (nns)
Editor : Redaksi
