BANYUWANGI | Jurnalperistiwa.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka ruang evaluasi kebijakan pendidikan melalui forum Gesah Bareng Ambi Bupati di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (2/9/2026). Berbagai persoalan pendidikan yang muncul di lapangan disampaikan langsung kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Forum tersebut diikuti sekitar 150 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan.
Sejumlah persoalan menjadi pembahasan. Mulai rencana regrouping SDN 1 Singonegaran, pengawasan pelajar pada jam efektif belajar, sarana dan prasarana sekolah, keamanan lingkungan pendidikan, hingga keberlanjutan pendidikan serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Ipuk menegaskan, penyusunan maupun evaluasi kebijakan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Pemerintah membutuhkan masukan masyarakat untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” kata Ipuk, dilansir dari sumber resmi Website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Regrouping SDN 1 Singonegaran Masih Dikaji
Rencana regrouping SDN 1 Singonegaran menjadi salah satu isu yang mendapat respons langsung dari bupati. Ahmad Radiansyah, wali murid, menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami siswa apabila harus berpindah sekolah.
Ipuk memastikan rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkab masih melakukan kajian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pengembangan RSUD Blambangan dan ketersediaan tenaga pendidik.
Jika regrouping diterapkan, siswa dan orang tua akan diberi pilihan sekolah tujuan. Pemkab juga menyiapkan pendampingan selama masa adaptasi.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” jelas Ipuk.
Dia menegaskan, kebijakan pendidikan tidak semata-mata mempertimbangkan aspek administratif. Kenyamanan dan keamanan siswa tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Pengawasan Pelajar Jadi Sorotan
Persoalan pengawasan pelajar pada jam efektif belajar juga mengemuka. Catur Bagus, pendidik SMPN 1 Singojuruh, menyoroti masih ditemukannya pelajar berada di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar berlangsung.
Menurut dia, keterbatasan tenaga membuat pengawasan belum selalu optimal. Catur mengusulkan penguatan Patroli Kasih Sayang secara terpadu dengan melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Dia juga mendorong adanya regulasi atau imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar yang berada di luar sekolah selama jam belajar.
Sarana Sekolah Ikut Dievaluasi
Kondisi sarana dan prasarana menjadi persoalan lain yang disampaikan dalam forum. Numira Ida, guru Bahasa Inggris MI Al Hikmah, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, menyebut sejumlah kursi dan bangku di sekolahnya sudah dalam kondisi keropos.
“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian,” ujarnya.
Ipuk merespons persoalan tersebut dengan meminta kebutuhan sekolah kembali dicek, termasuk kemungkinan dukungan melalui BOS Daerah.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawabnya.
Persoalan keamanan sekolah turut menjadi perhatian. Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar, menyampaikan kondisi sekolah yang berada jauh dari permukiman. Situasi tersebut membuat pengawasan keamanan menjadi tantangan dan sekolah beberapa kali mengalami pencurian.
Kebijakan Inklusif Didorong Berkelanjutan
Aspirasi mengenai pendidikan inklusif juga disampaikan dalam forum. Didik, orang tua siswa, menceritakan perjalanan pendidikan putrinya yang memiliki keterbatasan.
Sejak SMP, putrinya mendapat pendampingan dari guru hingga mampu melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Glagah. Kini, keluarga mulai memikirkan keberlanjutan setelah lulus SMA, terutama akses terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Ipuk meminta keluarga tetap optimistis. Pemkab, kata dia, terus membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan program magang di sejumlah instansi.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” katanya.
Ipuk menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan. Karena itu, aspirasi yang muncul dari forum tersebut akan menjadi bahan bagi pemkab dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan pendidikan.
Beragam masukan yang disampaikan telah dicatat untuk ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Ipuk. (Ikhsan/Deni)
Editor : Biro Banyuwangi
