Kekosongan Kacabdin Banyuwangi Disorot, LSM Suara Bangsa Desak Dinas Pendidikan Jatim Segera Tetapkan Pejabat Definitif

Ketua LSM Suara Bangsa, H. Suyoto Mahmud Soleh memberikan keterangan kepada awak media pada Sabtu (18/7/2026).
Ketua LSM Suara Bangsa, H. Suyoto Mahmud Soleh memberikan keterangan kepada awak media pada Sabtu (18/7/2026).

BANYUWANGI | Jurnalperistiwa.id – Kekosongan jabatan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Bangsa. Organisasi tersebut menilai belum adanya pejabat definitif memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan, terutama saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Saat ini, jabatan Kacabdin Banyuwangi dijalankan oleh Iwan Triyono, S.H., M.M. sebagai pelaksana tugas (Plt). Berdasarkan unggahan resmi akun Instagram @cabdinbanyuwangi, ia mulai menjalankan tugas sebagai Plt Kacabdin Banyuwangi sejak 1 Juni 2026. Di sisi lain, akun resmi @cabdinwilayahjember juga masih menampilkan Iwan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember.

Kondisi tersebut membuatnya harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus. Menurut Ketua LSM Suara Bangsa, H. Suyoto Mahmud Soleh, Bumi Blambangan membutuhkan kepala cabang dinas definitif agar pelayanan publik dapat lebih optimal.

"Sudah saatnya Banyuwangi memiliki kepala cabang dinas definitif. Dengan adanya pejabat yang fokus disini, koordinasi akan lebih cepat dan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan pendidikan," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

H. Suyoto mengatakan kebutuhan itu semakin terasa selama proses SPMB berlangsung. Meski mekanisme penerimaan murid baru telah berbasis sistem, di lapangan masih muncul berbagai persoalan yang membutuhkan penjelasan langsung dari otoritas pendidikan.

"Banyak orang tua yang masih bingung dengan pelaksanaan SPMB tahun ini. Sistemnya memang sudah ada, tetapi masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya. Masyarakat membutuhkan ruang konsultasi agar persoalan yang dihadapi bisa segera mendapatkan solusi," katanya.

Ia menilai keberadaan kepala cabang dinas definitif akan mempercepat pengambilan keputusan, memperlancar koordinasi dengan sekolah, sekaligus membuka akses komunikasi yang lebih mudah bagi masyarakat.

"Kalau ada kepala cabang dinas yang fokus di Banyuwangi, masyarakat tidak kesulitan lagi menyampaikan aspirasi maupun berkonsultasi terkait persoalan pendidikan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur segera menetapkan pejabat definitif untuk memimpin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi sehingga pelayanan kepada sekolah, peserta didik, dan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.

"Harapan kami, kekosongan jabatan ini segera diisi agar pelayanan pendidikan di Banyuwangi semakin maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Editor : Biro Banyuwangi