BANYUWANGI | Jurnalperistiwa.id – Keterbatasan infrastruktur di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan armada kapal yang beroperasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik sekaligus arus pariwisata menuju Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Persoalan itu menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Ketapang, Sabtu (11/7/2026), politikus Gerindra tersebut mengoordinasikan para pemangku kepentingan transportasi penyeberangan guna membahas langkah strategis percepatan pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Pembahasan dilakukan dalam forum Diskusi Kelancaran Transportasi Logistik dan Pariwisata di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk serta Langkah Strategis Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan ke Depan. Hadir dalam forum tersebut Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), KSOP, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, PT ASDP Indonesia Ferry, DPP Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), DPP Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia), serta DPP Organda.
Bambang Haryo mengatakan, lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali sekaligus menjadi pintu utama distribusi logistik menuju Bali, NTB, dan NTT. Karena itu, kapasitas pelabuhan harus terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan armada penyeberangan.
"Dari hasil diskusi, seluruh stakeholder sepakat bahwa kapasitas prasarana pelabuhan saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah kapal yang tersedia. Kapasitas armada sudah mencapai sekitar dua kali lipat dibandingkan kapasitas dermaga yang ada," ujarnya.
Menurut Bambang, pengembangan infrastruktur pelabuhan tidak dapat lagi ditunda. Ia mendorong percepatan pembangunan dermaga baru sekaligus peningkatan kapasitas fasilitas yang telah beroperasi agar pelayanan penyeberangan semakin optimal.
Selain itu, ia juga mengusulkan percepatan revitalisasi dermaga ponton menjadi moveable bridge (MB). Ia juga mendorong peningkatan kapasitas Dermaga MB 1, MB 2, dan MB 3 agar mampu melayani kapal berbobot minimal 50 ton.
Di sisi lain, penambahan satu unit dermaga di sisi plengsengan Pelabuhan Ketapang serta pembangunan fasilitas serupa di Pelabuhan Gilimanuk juga sangat diperlukan. Menurutnya, tambahan infrastruktur diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya arus kendaraan dan penumpang, terutama saat angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru.
"Percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan kualitas layanan penyeberangan, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di Bali, NTB, serta NTT," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Gapasdap menegaskan, keterbatasan jumlah dan kapasitas dermaga menyebabkan banyak kapal belum dapat beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan pemanfaatan armada belum maksimal dan berpotensi menimbulkan antrean kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Karena itu, Gapasdap mendorong percepatan pembangunan dermaga baru dan peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar mampu mengakomodasi pertumbuhan armada. Menurutnya, pengembangan infrastruktur lintasan Ketapang-Gilimanuk juga sudah selayaknya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) karena menyangkut kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan konektivitas kawasan Indonesia bagian timur. (Ikhsan/Deni)
Editor : Biro Banyuwangi
