SITUBONDO | Jurnalperistiwa.id – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Universitas STKIP PGRI Situbondo menggelar kegiatan bertajuk “Sekolah Politik” yang berlangsung meriah, penuh semangat, dan sarat edukasi. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo maupun daerah sekitarnya.
Hadir sebagai narasumber utama, Michael Edy Hariyanto, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan DPRD Banyuwangi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak generasi muda untuk memahami politik secara benar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Michael, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda.
“Pemuda dan mahasiswa harus berani mengambil peran. Jangan menjauhi politik karena ketidaktahuan. Justru dengan memahami politik secara benar, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Michael menekankan pentingnya pemahaman dasar mengenai politik. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang politik secara negatif karena kurangnya literasi dan edukasi.
“Jangan takut atau alergi mendengar kata politik. Politik adalah seni mengatur kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Jika tidak memahami politik, seseorang akan lebih mudah diatur, dibohongi, bahkan dimanfaatkan oleh pihak lain,” tegasnya di hadapan para peserta.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman politik yang baik akan melahirkan masyarakat yang kritis, rasional, dan mampu mengambil keputusan secara bijak dalam kehidupan demokrasi.
Michael juga mengingatkan bahwa tanggung jawab mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman pribadi. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk menyebarkan wawasan politik yang benar kepada masyarakat.
“Mahasiswa adalah kaum terpelajar. Kalian memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar tentang makna politik yang sesungguhnya. Jadilah penerang agar masyarakat tidak lagi buta terhadap politik,” ujarnya.
Menurutnya, peran edukatif mahasiswa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Membahas demokrasi dan pemilihan wakil rakyat, Michael mengingatkan generasi muda agar tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan, kedekatan personal, atau faktor emosional lainnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus melihat kualitas dan integritas calon pemimpin sebelum memberikan dukungan.
“Lihat rekam jejaknya, lihat perilakunya di tengah masyarakat. Apakah dia jujur, peduli, dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Jangan sampai kedekatan hubungan membuat kita mengabaikan kualitas calon yang akan dipilih,” pesannya.
Salah satu pesan yang paling mendapat perhatian peserta adalah penolakannya terhadap praktik politik uang. Michael menyebut politik uang sebagai salah satu penyebab utama rendahnya kualitas demokrasi dan terhambatnya pembangunan daerah.
“Jika suara rakyat masih diperjualbelikan dan ditukar dengan uang, maka jangan berharap daerah ini akan berkembang secara maksimal. Ketika suara telah dibeli, yang lahir bukan pengabdian kepada rakyat, melainkan kepentingan untuk mengembalikan modal politik. Politik uang adalah akar dari kemunduran dan ketertinggalan,” tegasnya yang disambut tepuk tangan para peserta.
Ia mengajak mahasiswa menjadi pelopor gerakan anti-politik uang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan integritas calon pemimpin.
Di era digital, Michael juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai instrumen pendidikan politik. Menurutnya, platform digital memiliki jangkauan luas dan mampu menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Gunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya untuk memberikan edukasi politik yang sehat. Media sosial harus menjadi alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan ruang untuk menyebarkan hoaks, kebencian, atau perpecahan,” katanya.
Ia berharap mahasiswa dapat menjadi produsen konten yang positif dan mampu menghadirkan narasi-narasi yang membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Mengakhiri pemaparannya, Michael mengajak seluruh peserta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama dalam berpolitik dan berkehidupan bermasyarakat. Menurutnya, politik yang berlandaskan moral, integritas, dan kepentingan rakyat merupakan kunci untuk mewujudkan daerah yang maju serta masyarakat yang sejahtera.
Kegiatan Sekolah Politik tersebut ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan serta berbagi pandangan mengenai berbagai isu politik dan demokrasi.
Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman baru tentang politik, tetapi juga semakin menyadari pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila serta memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. (Ikhsan Suryadi)
Editor : Redaksi
