Surabaya – Jurnalperistiwa.id ,-06 Januari 2026 ,Sejumlah tokoh masyarakat dan pelaku usaha di Surabaya melontarkan kritik keras terhadap maraknya praktik premanisme yang dinilai semakin meresahkan dan mengancam keamanan kota. Mereka menilai adanya pembiaran terhadap aksi-aksi premanisme, khususnya yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas), berpotensi merusak rasa aman warga serta citra Surabaya sebagai kota metropolitan.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi terbuka yang digelar warga lintas elemen di kawasan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa . Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kegelisahan atas situasi keamanan kota yang dinilai tidak lagi kondusif.
Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama kehidupan kota. Menurutnya, pembiaran terhadap premanisme, dalam bentuk apa pun, adalah ancaman serius bagi ketertiban umum.
“Kalau praktik pemaksaan di ruang publik dibiarkan, rasa aman warga akan hilang. Ini bukan persoalan kecil. Keamanan kota dipertaruhkan,” tegas Heru.
Ia menilai penanganan premanisme tidak boleh setengah-setengah. Negara, melalui aparat penegak hukum, harus hadir secara tegas tanpa memberi ruang legitimasi kepada kelompok mana pun yang bertindak di luar hukum.
Sorotan juga disampaikan Dr. David, pengusaha sekaligus warga Surabaya, yang menyinggung praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan mencerminkan lemahnya pengawasan.
“Siapa pun yang meminta uang dengan cara memaksa adalah preman. Mau atas nama parkir, keamanan, atau ormas. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
David menambahkan bahwa pembiaran premanisme tidak hanya berdampak pada warga, tetapi juga mengganggu iklim usaha dan investasi. Pelaku usaha, kata dia, membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya, mengingatkan bahwa Surabaya selama ini dikenal sebagai kota yang aman dan toleran. Ia khawatir citra tersebut akan luntur jika premanisme terus dibiarkan tanpa penindakan tegas.
“Premanisme tidak boleh diberi ruang. Kalau dibiarkan, efeknya bisa meluas, mulai dari konflik sosial sampai rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Rudi, perwakilan arek Surabaya, yang menilai keamanan kota adalah tanggung jawab bersama, namun penegakan hukum tetap berada di tangan negara.
“Warga siap mendukung penertiban, tapi pemerintah dan aparat harus tegas. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap oknum tertentu,” ujarnya.
Para tokoh mendesak Pemkot Surabaya bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah konkret dan transparan dalam memberantas premanisme.
Mereka menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban umum harus menjadi prioritas utama demi menjaga kenyamanan warga dan keberlanjutan pembangunan kota.
Menutup diskusi, para peserta menyatakan komitmen menjaga Surabaya tetap aman dan bermartabat. Mereka berharap kritik yang disampaikan menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak menyepelekan ancaman premanisme yang kian nyata di tengah masyarakat.(red)
Editor : Redaksi
