SURABAYA-Jurnalperistiwa.id, 11 Desember 2025 – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggulirkan pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan nasional dengan memperkuat kolaborasi Pentahelix—akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media—guna merumuskan solusi konkret bagi transformasi pemasaran UMKM serta penguatan program SMK Go Global.
Pendekatan ini sekaligus menandai komitmen Kemenko PM untuk meninggalkan pola penyusunan kebijakan yang bersifat top-down. Sebaliknya, kebijakan harus digarap melalui proses partisipatif yang lahir dari suara masyarakat, analisis akademis, tantangan industri, serta masukan dari kalangan media.
Dua agenda strategis digelar Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM di Surabaya, Kamis (11/12/2025), yakni Forum Konsultasi Publik (FKP) “Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” di Universitas Airlangga (UNAIR) dan Dialog Deputi bertema “SMK Go Global” di SMKN 10 Surabaya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa keterlibatan unsur pentahelix adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan meaningful participation—partisipasi publik yang benar-benar berdampak.
“Tugas kami bukan sekadar teknokrasi di balik meja. Kebijakan tidak boleh lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus tumbuh dari percakapan yang tulus dan perdebatan konstruktif—hasil dari ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” tegas Leon di hadapan peserta FKP di UNAIR.
Leon menegaskan bahwa rangkaian kegiatan “Belanja Masalah” di Surabaya menjadi fondasi agar kebijakan transformasi pemasaran UMKM dan pendidikan vokasi benar-benar menjawab tantangan nyata.
Dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi FKP bukan tanpa alasan. Provinsi ini dinilai menjadi salah satu episentrum ekonomi nasional dengan basis UMKM yang kuat. Namun menurut Leon, pelaku usaha mikro dan kecil masih berjibaku dengan persoalan mindset kewirausahaan, ketimpangan literasi digital, hingga terbatasnya akses pasar.
“Banyak UMKM kita yang bahkan belum mampu menembus platform digital, apalagi pasar ekspor. Ini bukan sekadar soal modal, tapi literasi pemasaran modern dan ekosistem pendukung yang belum berjalan optimal,” ujar Leon.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memaparkan rancangan program inovatif bernama “Pasar 1001 Malam”.
Program ini memanfaatkan aset-aset pemerintah yang selama ini idle untuk diaktifkan menjadi ruang komersial bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021, yang mengatur penyediaan minimal 30% area komersial di infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil.
“Aset pemerintah harus menjadi katalis bukan sekadar bangunan tidur. ‘Pasar 1001 Malam’ akan menjadi ruang hidup bagi UMKM agar bisa berkembang dan bertransaksi secara produktif,” jelas Muslim.
Usai FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan agenda “Belanja Masalah” di SMKN 10 Surabaya untuk menggali kebutuhan pendidikan vokasi dalam menyiapkan generasi muda yang kompetitif, termasuk calon pekerja migran Indonesia pada program SMK Go Global.
Leon menyebutkan bahwa lulusan SMK memiliki peran besar dalam struktur ekonomi nasional.
“Anak-anak SMK adalah calon tulang punggung ekonomi kita. Mereka harus dipersiapkan bukan hanya siap kerja, tetapi siap bersaing di tingkat global,” ujarnya.
Dialog dengan kepala sekolah, guru, dan siswa membuka fakta mengenai adanya gap antara kurikulum dengan kebutuhan industri masa kini. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dalam penguatan pendidikan vokasi nasional.
Mengakhiri rangkaian kunjungan, Leon menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara desain pusat dan pelaksanaannya di daerah.
“Tujuan kami satu—kebijakan harus berakar dari kebutuhan rakyat, bukan sekadar asumsi pusat. Model dialog partisipatif seperti yang kami lakukan di Surabaya hari ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM.”
Kunjungan kerja ini menegaskan keseriusan Kemenko PM dalam menyusun kebijakan berbasis data lapangan dan pengalaman langsung masyarakat, memastikan hasil akhir benar-benar berdampak pada UMKM, pendidikan vokasi, dan daya saing Indonesia di tingkat global.(red)
Editor : Redaksi
