BANYUWANGI | Jurnalperistiwa.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sektor pendidikan guna memastikan terpenuhinya layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur di Aula Ki Hadjar Dewantara, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Melalui sinkronisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun program yang tepat sasaran, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Tim BBPMP Provinsi Jawa Timur, Estu Sofiatingrum, S.Si., menjelaskan bahwa penganggaran berbasis SPM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program dan kegiatan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat agar target pemenuhan layanan dasar pendidikan dapat tercapai secara optimal.
"Penganggaran SPM harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat," ujar Estu.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Perencana Ahli Muda Subbagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Banyuwangi, Muisman, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan BBPMP Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan serta indikator SPM yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pendampingan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis SPM. Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan layanan pendidikan di Banyuwangi," ungkap Muisman.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan kunci dalam mewujudkan perencanaan pembangunan pendidikan yang efektif. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih akuntabel, efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Banyuwangi.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Nurul Khotimah dan Ary Nurmahadi, A.Md. Keduanya membahas berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi Standar Pelayanan Minimal, mekanisme penyusunan penganggaran berbasis SPM, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, hingga strategi pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan.
Baca juga: Kapolsek Purwoharjo Santuni Anak Yatim, Tebarkan Kepedulian di Momen Tahun Baru Islam 1448 H
Melalui pendampingan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan memiliki persepsi dan langkah yang selaras dalam menyusun perencanaan serta penganggaran berbasis Standar Pelayanan Minimal.
Di sisi lain, kesamaan pemahaman tersebut menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia Banyuwangi yang unggul dan berdaya saing. (Ikhsan/Deni)
Editor : Biro Banyuwangi