BANYUWANGI | Jurnalperistiwa.id – Upaya modernisasi tata kelola kehutanan terus dilakukan Perum Perhutani KPH Banyuwangi. Salah satu langkah strategis yang kini dipersiapkan adalah penguatan legalitas dan validasi data tenaga kerja kehutanan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pemanfaatan data kependudukan yang digelar bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banyuwangi, Senin (8/6/2026). Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam persiapan implementasi aplikasi Silva Kerja (Sistem Informasi Legalitas dan Visualisasi Pekerjaan Kehutanan).
Administratur Perhutani KPH Banyuwangi, Wahyu Dwi Hadmojo, mengatakan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang valid akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan tenaga kerja kehutanan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kami berupaya memastikan setiap tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi dengan data kependudukan akan memperkuat aspek legalitas sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, aplikasi tersebut dirancang tidak hanya sebagai sarana pendataan pekerja, tetapi juga sebagai platform yang mampu menampilkan visualisasi aktivitas pekerjaan secara digital dan terintegrasi. Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Baca juga: Tak Cuma Wadah Pembinaan Napi, Lahan SAE Lapas Banyuwangi Kini Jadi Tempat Penyuluhan Pertanian
Selain mendukung pengawasan operasional, sistem ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun berbagai program kemitraan kehutanan yang dijalankan Perhutani di wilayah Banyuwangi.
Dalam rapat tersebut, Perhutani KPH Banyuwangi turut melibatkan jajaran manajemen terkait, termasuk Seksi SDM, Keuangan, dan IT, guna memastikan kesiapan sistem dari sisi teknis maupun administratif.
Baca juga: Terpilih Secara Aklamasi, Rusdiani Siap Jadi Penyambung Aspirasi Perempuan Bulurejo
Sementara itu, Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Silva Kerja. Dispendukcapil siap memfasilitasi proses sinkronisasi dan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung transformasi digital di sektor kehutanan.
Melalui sinergi antarinstansi ini, Perhutani KPH Banyuwangi berharap implementasi Silva Kerja dapat menjadi terobosan dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang lebih modern, berbasis data, serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan tenaga kerja dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. (Tim)
Editor : Redaksi