JAKARTA | Jurnal Peristiwa.id - Kritik keras kembali diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, sorotan datang dari seorang aktivis yang dikenal melalui akun TikTok Pasopati Jatim, yang menilai lembaga tersebut tidak menunjukkan keberanian dalam menangani dugaan kasus di Kabupaten Banyuwangi.
Baca juga: Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, selama ini dilakukan KPK dinilai tidak cukup efektif
Aksi protes tersebut disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung KPK RI pada Senin (27/04/2026). Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil itu mengaku telah tiga kali mendatangi KPK untuk menuntut kejelasan atas laporan yang mereka ajukan.
“Kami sudah dua kali, dan sekarang ini yang ketiga kalinya mendatangi gedung KPK RI. Namun apa hasilnya? Setelah tim kami melaporkan dugaan pelanggaran pada 2025, KPK justru datang ke Banyuwangi bukan untuk menindaklanjuti laporan,” ujar perwakilan massa dengan nada tegas.
Ia menilai terdapat kejanggalan dalam langkah KPK, terutama ketika lembaga tersebut justru memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di tengah laporan dugaan maladministrasi atau korupsi yang belum jelas penanganannya.
“Pertanyaan besar kami, kenapa KPK tidak berani turun melakukan audit atau penegakan hukum secara tegas? Siapa yang ditakuti hingga terlihat ciut?” lanjutnya.
Dalam orasinya, aktivis tersebut juga melontarkan tudingan keras terhadap pihak yang diduga dilindungi, termasuk menyinggung aspek moral yang menurutnya telah menjadi perhatian publik. Pernyataan itu menambah panas suasana aksi dan mempertegas kekecewaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, mengingat pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai aparat negara.
Baca juga: Persebaya Sebarkan “Virus Perdamaian” Antar Suporter Lewat Jersey Run di Jakarta
“Kami warga Banyuwangi juga membayar pajak. Pajak itu untuk menggaji pejabat dan aparat penegak hukum. Maka hukum seharusnya ditegakkan, bukan dilindungi,” tegasnya.
Aksi ini semakin memperkuat tekanan publik terhadap KPK agar bertindak transparan dan profesional, serta tidak tebang pilih dalam menangani kasus, khususnya yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh di daerah.( ikhsan Suryadi )
Editor : Redaksi