Jakarta Selatan | Jurnal Peristiwa.id - Gelombang tekanan publik terhadap penegakan hukum kembali menguat. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Harimau Blambangan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi yang, menurut mereka, melibatkan elit kekuasaan di daerah.
Baca juga: Persebaya Sebarkan “Virus Perdamaian” Antar Suporter Lewat Jersey Run di Jakarta
Dalam aksi tersebut, seorang orator menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara, didampingi massa yang membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap dugaan praktik korupsi serta lemahnya penegakan hukum. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan terbuka, mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasi di ruang publik.
Sehingga Aktivis Harimau Blambangan, Moh Yunus, menegaskan bahwa masyarakat Banyuwangi mendambakan keadilan yang nyata, bukan sekadar retorika politik.
“Di bawah Merah Putih ini, rakyat ingin hidup tenang, sejahtera, dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada lagi yang kebal hukum di negeri ini,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dalam orasinya, Moh Yunus menyebut nama Abdullah Azwar Anas dalam konteks dugaan praktik korupsi yang diklaim telah berlangsung dalam kurun waktu panjang. Namun, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait tudingan tersebut.
Baca juga: SPPG Polri Mulai Terapkan Sistem Prasmanan, Perdana di Pejaten
Massa aksi mendesak agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani perkara, termasuk yang melibatkan tokoh publik. Mereka juga mengkritisi peran lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi penegak hukum lainnya yang dinilai perlu lebih transparan dalam mengungkap kasus-kasus besar.
Aksi ini menjadi simbol meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas negara. Para peserta aksi menilai bahwa jika dugaan korupsi tidak ditangani secara serius dan terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus menurun.
Baca juga: Bareskrim Polri Bongkar Penyelundupan 23 Ton Bawang dan Cabai di Pontianak
Poster-poster yang dibawa massa memuat tuntutan agar pejabat yang diduga terlibat segera diperiksa dan diproses sesuai hukum, tanpa intervensi politik.
Pengamat menilai, aksi semacam ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sistem penegakan hukum dalam menjaga kepercayaan publik. Negara dituntut hadir secara tegas dan konsisten dalam menindak setiap bentuk penyimpangan.
Jika penegakan hukum dipersepsikan tidak adil, legitimasi institusi dapat tergerus. Sebaliknya, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel akan menjadi fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat.( ikhsan Suryadi )
Editor : Redaksi