Surabaya | Jurnalperistiwa.id - Kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jawa Timur tengah menjadi sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. MAKI menilai, rencana keluarnya rekomendasi Pansus diduga berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang telah digunakan sejak pembentukan pada Oktober 2025.
Ketua MAKI Jatim, Heru, mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus BUMD yang dimulai Oktober 2025 dan diparipurnakan pada 3 November 2025 seharusnya menjadi instrumen strategis untuk membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang dinilai sedang mengalami tren penurunan.
“Catatan awal kami ketika tim Litbang MAKI secara diam-diam mengikuti kunjungan Pansus BUMD ke Yogyakarta dan rapat di Batu Malang menjadi pintu masuk yang menarik untuk ditelaah lebih jauh,” tegas Heru.
MAKI Jatim menilai sejumlah kegiatan studi banding lintas provinsi—mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Yogyakarta—terkesan hanya menjadi formalitas prosedural tanpa menghasilkan output yang terukur dan berdampak signifikan terhadap perbaikan BUMD.
Selain itu, pelaksanaan rapat Pansus di salah satu hotel ternama di Kota Batu, Malang, selama beberapa hari juga menuai tanda tanya.
“Belum lagi mereka menyelenggarakan rapat di hotel di Batu Malang. Diduga terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran dengan hasil evaluasi yang tidak jelas,” ujar Heru.
Pansus BUMD yang diketuai Dr. Agung, dengan Wakil Ketua Nasih serta beranggotakan 24 orang, menurut MAKI Jatim, harus mampu menunjukkan kinerja profesional dan terukur, sebanding dengan anggaran APBD I Pemprov Jatim yang telah digunakan.
Salah satu parameter penting yang disoroti MAKI adalah adanya laporan berbasis fakta dari masyarakat yang disebut-sebut tidak dibahas secara serius dalam forum evaluasi Pansus.
“Tolong dicatat dengan besar dan benar, adanya laporan valid berbasis fakta dari masyarakat yang sengaja kemudian tidak dibahas serta tidak menjadi bahan evaluasi oleh Pansus BUMD Jatim,” tegas Heru.
Ia menyayangkan apabila keberadaan Pansus hanya menjadi “kamuflase” untuk melegalkan laporan pertanggungjawaban anggaran tanpa hasil rekomendasi yang konkret, terukur, dan berdampak nyata.
MAKI Jatim menyatakan telah mengantongi sejumlah temuan awal dari pemantauan langsung tim Litbang dan investigasi mereka saat kunjungan studi banding ke Yogyakarta dan agenda rapat di Batu Malang.
Heru menegaskan pihaknya siap meminta transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Pansus BUMD. Bahkan, jika permohonan data tidak diberikan oleh Sekretariat Dewan (Sekwan), MAKI Jatim menyatakan siap menempuh jalur sengketa informasi melalui Komisi Informasi Publik.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk operasional Pansus BUMD DPRD Jatim harus selaras dan seimbang dengan kualitas hasil akhir rekomendasi. Catat itu. MAKI Jatim secara kelembagaan menunggu itu,” tandasnya.
Lebih jauh, Heru bahkan menyindir bahwa jika hasil akhir Pansus hanya bermuara pada rekomendasi pembentukan biro khusus untuk menangani BUMD, maka rekomendasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya besar yang telah dikeluarkan.
“Kalau hanya sebatas itu, masyarakat pun bisa menyampaikan saran yang sama. Tidak perlu Pansus dengan anggaran besar,” ujarnya.
Baca juga: Memperingati Hari Kartini Tk Dan Sdn Kesamben 2 Kecamatan Plumpang
Di akhir pernyataannya, Heru menegaskan bahwa langkah MAKI Jatim bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari upaya pengawasan publik dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan.
“Catatan ketua dan anggota Pansus saat studi banding ke Yogyakarta dan rapat di Batu Malang sudah menjadi temuan awal. Data ini akan menjadi dasar pengungkapan dugaan hal-hal yang dinilai ‘nyleneh’ di dalamnya. CATAT ITU,” pungkasnya.
MAKI Jatim memastikan pengawasan ini akan terus dikawal hingga rekomendasi Pansus BUMD benar-benar mencerminkan akuntabilitas, profesionalitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik dan perbaikan nyata BUMD Jawa Timur.
Narasumber : Maki Jatim
Editor : Redaksi