Surabaya | Jurnalperistiwa.id -Dugaan persoalan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang transparan. Tidak ada penjelasan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun langkah evaluasi terhadap pihak yang diduga terlibat.
Baca juga: Kambing Guling Jadi Primadona, Buka Puasa Hari Ketiga di Leedon Hotel & Suites Surabaya Kian Semarak
Situasi ini memicu desakan keras dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) agar pimpinan pemasyarakatan tidak bersikap pasif.
Sekjen AMI, Abdul Aziz, S.H., secara tegas meminta pertanggungjawaban terbuka dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan.
'Ini bukan persoalan sepele. Jika sudah mencuat ke publik dan tidak ada penjelasan resmi, maka wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum," tegas Abdul Aziz.
Menurutnya, jika memang telah dilakukan pemeriksaan, hasilnya wajib disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, institusi juga berkewajiban menjelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
"Jangan ada kesan melindungi oknum. Transparansi itu kewajiban institusi negara, bukan permintaan," lanjutnya.
Baca juga: MAKI Jatim Konsisten Berbagi, 1.000 Paket Takjil Hari Ke-3 Ramadhan Dibagikan di Pasar Sayur Magetan
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI bakal menggelar aksi secara besar-besaran di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada rabu - kamis 25 - 26 Februari mendatang.
Aksi tersebut akan membawa beberapa tuntutan utama yakni :
1. Copot Menteri IMIPAS RI
2. Copot dan Pecat Kepala Kanwil Ditjen Pas Jatim
3. Copot dan Pecat Kalapas, Kplp dan Kamtib Lapas Klas IIA Bojonegoro
Baca juga: Reses DPRD Kota Surabaya Disorot, Eko Gagak: Kontrol Sosial Jangan Dijadikan Kedok Pemanfaatan
4. Copot dan Pecat Kalapas, Kplp dan Kamtib Lapas Klas IIA Pamekasan
Publikasi resmi hasil pemeriksaan.
"Kami akan turun aksi jika tidak ada penjelasan yang jelas. Ini soal integritas lembaga negara," pungkas Abdul Aziz.(Red)
Narasumber : AMI ( ALIANSI MADURA INDONESIA )
Editor : Redaksi